MUARA ENIM – Strategi pembuktian PT Berkat Sawit Mandiri (BSM) dalam sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim justru berbalik menjadi bumerang. Dua saksi kunci yang dihadirkan pihak Tergugat I tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi klaim M. Suhaimi sebagai pemilik sah tanah seluas beberapa hektare yang kini telah berdiri pabrik kelapa sawit.
Dalam persidangan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2026/PN.Mre yang berlangsung pada 26 Oktober dan 3 November 2026, keterangan saksi Ali Sodikin (Kasi Pemerintahan Desa Menanti) dan Dinyadi (tetangga lokasi) membongkar cacat administrasi dan keraguan kewenangan Imam Mahdi (Tergugat II) dalam transaksi jual beli lahan tersebut.
Arsip Desa "Hilang", Namun Ingatan Aparat Desa Jelas
Ali Sodikin, yang masih aktif menjabat di struktur pemerintahan Desa Menanti, memberikan kesaksian krusial di bawah sumpah. Ia menegaskan bahwa berdasarkan arsip dokumen pertanahan yang pernah ia akses di Kantor Desa Menanti, objek sengketa tercatat jelas atas nama M. Suhaimi.
"Tanah itu berasal dari Ikrom yang dijual ke M. Suhaimi pada 2012. Itu fakta administratif yang kami catat," ujar Ali di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Mgs. Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.
Namun, Ali juga mengungkap anomali mencurigakan: sejumlah arsip dokumen pertanahan di kantor desa, termasuk milik warga lain, raib pasca-munculnya sengketa ini. Meski fisik dokumen hilang, memori kolektif aparatur desa tetap kuat. Ali juga mengakui bahwa M. Suhaimi tidak pernah diundang dalam sosialisasi pembebasan lahan oleh PT BSM.
Yang lebih mengejutkan, Ali mengungkapkan adanya rekayasa administratif pada 2024. Saat itu, Imam Mahdi datang memintanya membuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dan surat kuasa, atas perintah Kepala Desa saat itu, Damai Hendra.
"Saya buatkan sesuai permintaan Imam Mahdi dan perintah Kades. Tapi setelah itu, saya tidak dilibatkan lagi. Saya tidak tahu bagaimana dokumen itu digunakan," ungkap Ali. Pengakuan ini menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen dasar transaksi.
Tetangga: Imam Mahdi Tak Punya Kuasa Jual
Saksi kedua, Dinyadi, memperkuat posisi Suhaimi dari aspek penguasaan fisik (bezit). Dinyadi, yang tanahnya berbatasan langsung dengan objek sengketa dan Danau Tais, menyaksikan sendiri proses pembukaan lahan dan penanaman karet oleh Suhaimi pasca-pembelian pada 2012.
"Lahan itu dulu kebun karet Suhaimi. Sekarang sudah jadi pabrik PT BSM, bahkan Danau Tais di sekitarnya ditimbun," kata Dinyadi.
Poin paling mematikan dari kesaksian Dinyadi adalah soal legitimasi Imam Mahdi. Dinyadi menuturkan bahwa sejak awal sosialisasi pembebasan lahan, ia dan warga lain telah mempertanyakan kapasitas Imam Mahdi.
"Saya tanya langsung ke Imam Mahdi, 'Atas dasar apa kamu menjual tanah Suhaimi?' Dia hanya bilang mewakili. Tapi sampai hari ini, dia tidak pernah menunjukkan surat kuasa khusus dari Suhaimi," tegas Dinyadi.
Kesaksian ini menggugurkan dalih good faith (itikad baik) PT BSM. Jika keraguan terhadap kewenangan penjual sudah muncul sejak tahap sosialisasi, maka PT BSM dianggap lalai melakukan due diligence (uji tuntas) sebelum mengakuisisi lahan.
Ahli Hukum: Ketidakhadiran Tergugat Lain = Persetujuan Diam-Diam
Di sisi lain, saksi ahli yang dihadirkan PT BSM justru memberikan analisis hukum yang menguntungkan Penggugat. Menjawab pertanyaan majelis hakim mengenai konsekuensi hukum ketidakhadiran Tergugat III, IV, V serta Turut Tergugat II dan III, ahli tersebut menyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dapat ditafsirkan sebagai "persetujuan diam-diam" (tacite approval) terhadap gugatan Suhaimi.
Implikasinya serius: Dengan merujuk pada Pasal 1471 KUHPerdata, jual beli barang milik orang lain adalah batal demi hukum. Jika PT BSM mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa Imam Mahdi tidak memiliki hak jual, maka transaksi tersebut cacat hukum. PT BSM berpotensi tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga terjerat tuntutan ganti rugi akibat kelalaian verifikasi kepemilikan.
Menanti Putusan: Uji Itikad Baik Korporasi
Kasus ini bukan sekadar sengketa batas tanah, melainkan ujian terhadap prinsip kehati-hatian korporasi dalam berinvestasi. Fakta bahwa dua saksi internal/pihak terkait PT BSM justru mengakui catatan desa atas nama Suhaimi dan ketiadaan kuasa jual Imam Mahdi, melemahkan posisi pertahanan Tergugat.
Majelis Hakim kini memegang kendali penuh untuk menilai apakah PT BSM bertindak ceroboh atau kolusif dalam proses akuisisi lahan tersebut. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 9 November 2026 untuk memeriksa saksi dari pihak Imam Mahdi, yang akan menjadi penentu apakah ia benar-benar memiliki mandat hukum atau sekadar calo tanah yang beroperasi tanpa legitimasi.
Bagi masyarakat Muara Enim, putusan dalam kasus ini akan menjadi preseden penting: apakah sertifikat dan penguasaan fisik warga biasa masih dihormati di hadapan mesin investasi raksasa, ataukah mudah digeser melalui rekayasa dokumen desa.
Social Header