MUARA ENIM, Jurnalis Merah Putih — Dewan Pengurus Cabang Badan Advokasi Hukum Masyarakat Indonesia (DPC BAHMI) Kabupaten Muara Enim mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim segera menindaklanjuti secara hukum laporan dugaan penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) di dalam kawasan Hutan Negara berstatus Hutan Produksi di Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat.
Desakan tersebut disampaikan langsung Ketua DPC BAHMI Kabupaten Muara Enim, Edianto TD, menyusul kedatangannya bersama jajaran pengurus ke kantor Kejari Muara Enim pada Kamis (19/11/2026) untuk mempertanyakan progres penanganan perkara yang sebelumnya telah disupervisi dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
"Kami mendesak Kejari Muara Enim segera mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur atas laporan masyarakat terkait dugaan penerbitan SPPH di dalam kawasan Hutan Produksi Desa Padang Bindu. Perkara ini sudah berjenjang dari pusat dan disupervisi Kejati Sumsel, jadi tidak ada alasan untuk berlarut-larut," tegas Edianto
saat memberikan keterangan.
Edianto mengungkapkan, dalam komunikasi dengan pihak bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Muara Enim pada Kamis kemarin, pihak kejaksaan menyampaikan bahwa penanganan laporan tersebut saat ini masih dalam posisi menunggu petunjuk atasan.
"Dari hasil komunikasi kami dengan pihak Pidsus Kejari Muara Enim, mereka menyampaikan masih menunggu arahan atasan. Kami tentu menghormati proses internal di kejaksaan, namun DPC BAHMI akan terus mengawal ketat agar kasus dugaan pengalihan aset negara berupa kawasan hutan ini tidak jalan di tempat," ujar Edianto.
Berdasarkan salinan dokumen laporan pengaduan masyarakat nomor 03/SRT/M.E/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026 yang ditujukan kepada Kajati Sumatera Selatan, dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut mengarah pada oknum Kepala Desa Padang Bindu berinisial G. Dalam laporan itu disebutkan adanya dugaan penerbitan dokumen penguasaan lahan di kawasan Hutan Produksi di wilayah Dusun VI Desa Padang Bindu dengan bukti awal sebanyak 5 berkas SPPH yang ditemukan (seluas sekitar 12 hektare), serta dugaan total penerbitan surat yang mencapai ratusan hektare.
Laporan pengaduan tersebut turut melampirkan dokumen penerbitan titik koordinat dan berita acara tinjauan lapangan dari Tim UPTD KPH XII Benakat sebagai dasar teknis yang menyatakan lokasi objek berada di dalam kawasan Hutan Produksi.
Dari salah satu salinan berkas SPPH tertanggal 3 Desember 2025 yang diperoleh redaksi, dokumen tersebut diterbitkan untuk lahan seluas kurang lebih 2 hektare di Ataran Sungai Kembahang, Dusun VI Desa Padang Bindu, atas nama pemohon berinisial EF yang berdomisili di Kota Prabumulih.
Bundel tersebut memuat enam rangkaian dokumen administrasi—mulai dari Surat Pernyataan Pengakuan Hak, lampiran citra satelit dengan titik koordinat 03°21'05.73" S 103°44'11.98" E, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, hingga Surat Pernyataan Saksi Sepadan—yang seluruhnya dibubuhi tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa Padang Bindu.
Sebelumnya, persoalan legalitas alas hak di dalam kawasan hutan ini juga telah disuarakan warga dalam aksi damai di Kantor Bupati Muara Enim pada 28 Agustus 2025 serta dilaporkan secara resmi kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI pada 11 April 2026 dengan tembusan Komisi III DPR RI dan BPKH Wilayah II Palembang.
Sementara itu, Kepala Desa Padang Bindu berinisial G saat dikonfirmasi redaksi melalui pesan WhatsApp beserta lampiran salinan dokumen pada Sabtu (21/11/2026) menyatakan bahwa dirinya sedang berada di luar dan akan memberikan penjelasan di lain waktu.
Upaya konfirmasi terpisah juga telah upayakan redaksi kepada pihak bidang Pidsus Kejari Muara Enim guna meminta penjelasan resmi mengenai tahapan penanganan laporan supervisi tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan tanggapan.
Social Header