Breaking News

Peringatan Mahfud MD di Tengah Gejolak Politik: PSI Bisa Dibubarkan Jika Terbukti Terlibat Makar

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan peringatan tegas terkait potensi konsekuensi hukum yang dapat dihadapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) apabila terbukti terlibat dalam dugaan gerakan makar yang tengah menjadi perbincangan di tingkat nasional. Pernyataan tersebut muncul di tengah isu dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta kabar mundurnya tiga kader utama partai tersebut.

​Dilansir dari Faktakini.info, pandangan tersebut disampaikan Mahfud MD saat berbincang bersama Rizal Mustary melalui kanal YouTube Mahfud MD Official. Dalam diskusi yang mengulas dinamika politik mutakhir serta pengunduran diri tiga tokoh penting PSI—yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha—pada 9 November 2026 lalu, Mahfud mengingatkan besarnya risiko hukum yang menanti apabila keterlibatan dalam tindakan mengancam negara benar-benar terbukti.

​“Dampaknya, partainya bisa dibubarkan,” tegas Mahfud.

​Ketika dimintai penegasan mengenai apakah konsekuensi tersebut juga berlaku bagi PSI, Mahfud membenarkannya dengan memberikan batasan hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa sanksi pembubaran partai politik tidak bisa dijatuhkan hanya berdasarkan tuduhan atau asumsi, melainkan harus bertumpu pada bukti hukum yang sah.

​“Iya, kalau melawan kekuasaan, kalau terbukti ya,” ujarnya.

​Lebih lanjut, pakar hukum tata negara tersebut memaparkan bahwa fokus dugaan makar yang mencuat saat ini masih berpusat pada Listyo Sigit Prabowo. Kendati demikian, ia menilai tidak menutup kemungkinan perkara tersebut berkembang apabila penelusuran hukum menemukan keterkaitan pihak lain, termasuk partai politik yang aktivitasnya pada masa pemilu kerap dikaitkan dengan mantan Kapolri tersebut.

​“Kalau itu diungkap lalu terbukti menuju ke arah makar, bisa kena partainya bubar, orang-orangnya ditangkap. Namanya ini politik, dan itu banyak terjadi di masa lalu,” ungkapnya.

​Dalam perbincangan tersebut, pembahasan juga menyentuh sejumlah isu yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan keberpihakan aparat pada momentum pemilu, seperti isu hilangnya atribut partai lain hingga pemanggilan sejumlah lurah menjelang kegiatan tertentu. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap memerlukan proses penelusuran dan pembuktian hukum yang objektif.

​Terkait mundurnya tiga figur penting PSI, Mahfud menduga langkah tersebut berkaitan dengan kalkulasi politik di tengah situasi yang berkembang. Hingga saat ini, belum ada penetapan hukum yang menyatakan PSI terbukti terlibat dalam gerakan makar, sehingga seluruh potensi konsekuensi yang disampaikan Mahfud MD tetap bergantung sepenuhnya pada proses dan hasil pembuktian di ranah hukum.

© Copyright 2022 - JURNALIS MERAH PUTIH