AMBON, MALUKU (28/03) || jurnalismerahputih.com - Sekelompok Mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Koalisi Penggugat Tindak Pidana Korupsi Wilayah Maluku menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, jalan Hairun 6 Ambon, pada hari Kamis (28/03), menyuarakan terkait realokasi anggaran belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah TA 2020.
Aliansi Koalisi Penggugat Tipikor Wilayah Maluku dengan ini menyatakan point tuntutan sebagai berikut, yaitu :
1. Mendesak kejaksan tinggi maluku utuk memanggil dan memeriksakan kepala dinas kesehatan maluku tengah atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 Di kabupaten Maluku tengah.
2. Mendesak Kejaksaan tinggi maluku membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penyelahgunaan anggaran covid 19 di kabupaten maluku tengah.
Kemudian, turut mendesak dinas-dinas terkait, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19.
Adapun, kemuka Rizki Ahmad selaku Korlap meyebutkan bahwa DASAR PIKIR U UNo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu pengaturan pada KUHP baru adalah pasal tentang tindak pidana korupsi (tipikor) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1),Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo.UUNo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang lebih lanjut disebut (UUBPK).
Pada masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Maluku
Tengah TA 2020 merealokasi anggaran belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19)sebesar Rp 56.060.673.000,00 dengan realisasi 39.192.589.605,00 atau 69,91%.
Realokasi penggunaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi,dan penyediaan jaring pengaman sosial.
Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait
pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19 TA 2020
Terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak didukung dengan dokumen perencanaan
pengadaanTerdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan untuk melaksanakan pengadaan barang danjasa dalam penanganan Covid-19, telah dibentuk Tim di masing-masing OPD.Tim tersebut memiliki tugas diantaranya menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
Perencanaan pengadaan merupakan bagian dari tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat, terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya,dan penetapan cara pengadaan barang/jasa.
Berdasarkan pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanjabarang danjasa secara uji petik diketahui bahwa pengadaanbarang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19 pada Dinas Keschatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial,dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa bahan pakai habis dan obat-obatan,jasa catering makanan,MCK dan speedboat atau puskesmas keliling, beras, dan sembilan bahan pokok (sembako) tidak didukung dengan perencanaan.
Berdasarkan konfimasi dengan peiabat pengadaan barang dan jasa atau pejabat tim yan g ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19 tidak didukung dengan dokumen perencanaan dikarenakan pengadaan dilakukan dalam keadaan darurat.
Berdasarkan dasar pikir singkat diatas, terdapat dugaan peyimpangan anggaran sebagaimana dimaksud yang melibatkan beberapa instasi dinas di kab. Maluku tengah.
Aksi unjuk rasa pun, berjalan kondusif dan perwakilan mahasiswa diterima Humas Kejati Maluku dan menanggapi, Atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Mahasiswa kepada Kejaksaan, dan terkait tuntutan aksi akan secepatnya diteruskan ke Pimpinan untuk mendapatkan Petunjuk.
Demikian ujar Erwin, Humas Kejati Maluku dalam berikan keterangan singkatnya. [red/jmp]
Social Header