Breaking News

Kajati Bali Dr. Ketut Sumedana: Pemberantasan Korupsi adalah Tanggungjawab Bersama baik Aparat Penegak Hukum maupun Akademisi


BALI (20/05) || jurnalismerahputih.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Dr Ketut Sumedana menjadi Narasumber dalam acara yang dihadiri oleh Rektor Udayana beserta para Dekan Fakultas dan pejabat Rektorat UNUD dalam kegiatan FGD (Focus Group Discustion) diadakan Universitas Udayana (UNUD) pada hari Senin (20/05/2024) diselenggarakan di Hotel Bali Dynasti Kuta dengan Tema “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”

Dalam keterangan tertulis singkatnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum, Putu Agus Eka Sabana P SH, MH menjelaskan bahwa telah dilaksanakan kegiatan FGD (Focus Group Discustion) diadakan Universitas Udayana (UNUD) mengusung tema bertajuk “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, pada hari Senin (20/05/2024) diselenggarakan di Hotel Bali Dynasti Kuta.

Di lokasi, turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Dr Ketut Sumedana menjadi Narasumber dalam acara yang dihadiri oleh Rektor Udayana beserta para Dekan Fakultas dan pejabat Rektorat UNUD, ungkapnya.

Dalam paparan singkatnya, Dr. Ketut Sumedana menyampaikan perlunya dukungan dan Kerjasama yang baik antara APH (Kejaksaan) dari para akademisi (kampus) di dalam penegakan tindak pidana khususnya tindak Pidana Korupsi.

Keterangan : Kepala Kejaksaan Tinggi Dr Ketut Sumedana saat memberikan pemaparan di acara FGD (Focus Group Discustion) diadakan Universitas Udayana (UNUD) mengusung tema bertajuk “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” diselenggarakan di Hotel Bali Dynasti Kuta. Senin (20/05/2024). [dok: ist]



Dr. Ketut Sumedana mengharapkan bukan hanya Fakultas Hukum tapi seluruh civitas akademika dapat mengenali hukum sehingga tidak akan melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tagline “kenali hukum hindari hukumannya”.

Kedepannya, civitas akademika, khususnya di Universitas Udayana lebih ikut terlibat menyuarakan perbaikan-perbaikan kebijakan yang kurang pas di Masyarakat sehingga tidak hanya dilaksanakan oleh APH namun juga adanya dukungan dari civitas akademika.

Peranan Akademis dalam mendukung penegakan hukum sangat luas misalnya bisa menjadi ahli kontruksi diambil dari perguruan tinggi bisa juga mendukung kita sebagai ahli hukum pidana, hukum administrasi dsb, saya juga ingin ke depan dalam rangka Kampus Merdeka kejaksaan dilibatkan dalam proses belajar mengajar di UNUD, bajakan harapan saya ada Pusat Kajian Kejaksaan dan anti korupsi di UNUD untuk kepentingan penegakan hukum lebih baik dan progresif dimasa yang akan datang di Bali;

Kegiatan FGD ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Udayana dengan Kejaksaan Tinggi Bali, penanganan permasalahan hukum Perdata dan TUN. [red/jmp]








© Copyright 2022 - JURNALIS MERAH PUTIH