JAKARTA (21/05) || jurnalismerahputih.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, meminta pertanggungjawaban dari aset bernilai Rp700 Triliun yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kami mengetahui bahwa jumlah aset Pemprov DKI Jakarta ini bernilai lebih dari Rp700 Triliun. Jumlahnya begitu besar dan harusnya bisa digunakan untuk kepentingan warganya. akan tetapi, masih banyak peruntukannya yang belum jelas,” katanya.
“Lebih daripada itu ternyata ada beberapa aset yang tidak hanya belum jelas peruntukannya, tapi juga belum jelas keberadaannya selama ini. Bagi aset-aset seperti itu, Pemprov DKI Jakarta harus melacaknya dan segera melakukan pencatatan agar semua ini bisa kita ketahui dengan sejelas-jelasnya,” lanjutnya.
Kevin menegaskan pentingnya mengembalikan aset-aset tersebut agar keberadaan dan peruntukannya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jakarta.
“Pengusutan ini penting untuk dilakukan agar aset-aset yang selama ini dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta bisa bermanfaat bagi warga Jakarta, bukan untuk segelintir pihak yang memiliki kepentingan kelompok apalagi pribadi saja,” tekannya.
Dalam kesempatan lainnya, Kevin juga mengaku mendapatkan aduan dari masyarakat perihal beberapa pengembang yang belum menjalankan kewajibannya membangun fasilitas-fasilitas umum dan sosial sebagai bagian dari kewajibannya terhadap masyarakat.
“Kita ingin tahu ketika turun ke lapangan itu seringkali yang kita temukan pengaduan dari masyarakat terkait fasum-fasos yang merupakan kewajiban dari pengembang,” ujarnya dalam rapat Pansus Aset DPRD DKI Jakarta, Hari Senin (19/5/2025) lalu.
Ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta memberikan data-data sebagai informasi untuk mengetahui pengembang-pengembang mana saja yang belum memenuhi kewajibannya.
“Nah kami ingin tahu data-data di DKI Jakarta mana saja pengembang-pengembang yang sudah menyerahkan itu dan mana yang belum,” sambungnya.
Kevin menerangkan bahwa data tersebut penting bagi DPRD DKI Jakarta untuk membantu pemantauan di lapangan dalam rangka memastikan kepatuhan pengembang-pengembang terhadap kewajibannya.
“Tolong kami bisa diberikan daftarnya kalau pun bermasalah tolong dikasih catatan di kewajiban-kewajiban mereka tersebut. Karena, ini dirasa penting untuk kita juga bisa memantau,” tandasnya.
[red/jmp]
Social Header