Jurnalismerahputih.com | Bandung barat -
Pelantikan 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Bandung Barat, di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/09), menimbulakan ketidak puasan pada sejumlah pejabat yang dilantik.
Hal itu ditanggapi serius Pemerhati Kebijakan Publik Monitoring Community, Kandar Karnawan. Ia mengatakan pelantikan tersebut ada kejanggalan dan menduga ada konspirasi terkait dengan anggaran.
“Barometernya dari mana? Pertama, pelantikan hari ini tertutup soal transparansi asesmen. Itu tidak terbuka seperti apa. Yang kedua janggalnya sekelas eselon dua tiada kominikasi dari pimpinan. Selanjutnya, kepala dinas yang mengeluh soal ini, tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bupati,” kata Kandar, Kamis (11/09).
Kandar juga menyebut adanya kejanggalan dalam anggaran. Ia mengatakan bahwa anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai yang ujungnya digunakan kegiatan-kegiatan lain.
“Kegiatan itu malah dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya di Dinas Kesehatan, alat alat kesehatan saat dilakukan kegiatan informasinya tidak bermanfaat ke masyarakat. Di Diskominfo juga tidak bermanfaat untuk masyarakat secara langsung,” jelas Kandar.
Kandar juga menyebut hibah KONI yang tidak sesuai dengan tata kelola keuangan. Kemudian, pengadaan di Dinkes yang diduga alkes mangkrak dan tidak termanfaatkan. Bahkan mendapat info bahwa aspirasi masyarakat yang diserap melalui Musrembang pun tidak ada yang dipenuhi.
“Seharunya kalau tata kelola anggaran yang baik itu kan, menganut pada hasil musyawarah. Musrembang dari tingkat Desa sampai Kabupaten. Nah ini saya rasa tidak terakomodir,” tegasnya.
“Makanya kalo saya cenderung mendesak aparat hukum, agar segera masuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola dan kegiatan yang sudah dilakukan. Karena kita meyakini anggaran itu tidak termanfaatkan oleh masyarakat,” imbuh Kandar.
Kandar mengatakan pihak-pihak yang tidak puas atas pelantikan eselon II tersebut harus mendesak Sekda KBB Ade Zakir untuk transparan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di benak mereka selama ini.
“Kalau saya sih dari pada pak Ade Zakir mempertahankan kondisi ini yang ujungnya terhadap tata kelola anggaran yang akan disimpan, lebih baik sekarang mundur. Itu pasti ketahuan,” ungkap Kandar.
Kandar pun menjelaskan bahwa lima Kepala Dinas yang tidak puas dengan jabatan yang diembannya merasa takut dan taat, sehingga mereka tidak mau dititipi anggaran oleh Ade Zakir.
“Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pak Ade Zakir banyak menyimpan anggaran di dinas-dinas yang disepakati. Lalu ada informasi terkait anggaran yang bernilai 140 milyar yang harus dipertanyakan kemana belanjanya yang sudah dihabiskan 60 milyar,” tegasnya.
“Kalau saya sih sebaiknya semua membuat Mosi Tidak Percaya dan mendesak Ade Zakir untuk mundur. Kalau bisa DPRD juga membentuk Pansus,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/09).
Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
Bupati KBB, Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
“Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/09).
Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
“Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan sepuluh orang melalui uji kompetensi.
Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/09).
Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
Bupati KBB, Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
“Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/09).
Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
“Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan sepuluh orang melalui uji kompetensi.
(WAN'$)
){kind=link}
Social Header