Grub Wa Biro Muara Enim "MELEDAK": Rakyat Tagih Jalan, Legislator Ungkap Data Pahit

​Jurnalismerahputih.com | Muara Enim – Ruang digital grup WhatsApp "BIRO MUARA ENIM" mendadak panas. Diskusi yang awalnya merupakan koordinasi media berubah menjadi panggung protes keras warga terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Enim, yang kian memprihatinkan.

​Kehebohan bermula saat salah satu warga, Yusrin Denseri, melemparkan kritik terbuka yang ditujukan langsung kepada legislator pusat di grup tersebut. Yusrin mendesak agar perbaikan jalan negara di wilayah Sumsel, terutama Muara Enim, segera diperjuangkan secara nyata karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menggunakan dana APBN.

​"Tolong Bapak legislator pusat DPR RI, diperjuangkan juga perbaikan JALAN NEGARA/NASIONAL di wilayah Sumsel, khususnya wilayah Kabupaten Muara Enim, karena menggunakan APBN," tegas Yusrin

​Sentimen ini memicu reaksi berantai dari anggota grup lainnya. Lendra Burnama turut menimpali dengan nada satir namun getir mengenai ketimpangan pembangunan. Ia menyoroti bagaimana kekayaan alam daerah seolah "dihisap" namun infrastrukturnya ditinggalkan dalam kondisi menyedihkan.

​"Pajaknya ke pusat semua, dan tidak dikembalikan ke daerah semua... dari pajak Batubara, Minyak, Kebun yang balik ke daerah. Hanya 20 persen yang kembali ke daerah saat ini," tambah giri

​Mendapat tekanan hebat dari konstituennya, Anggota DPR RI asal Sumsel, Giri Ramanda Kiemas, yang juga berada di dalam grup tersebut, akhirnya angkat bicara. Namun, jawaban yang diberikan justru menambah keprihatinan publik.

​Giri secara blak-blakan mengungkapkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur dari pusat untuk tahun 2026 mengalami penyusutan drastis. Ia menyebut bahwa fokus anggaran pusat saat ini terbagi untuk banyak program nasional, sehingga jatah untuk perbaikan jalan di daerah "tercekik".

​"Anggaran PUPR sekarang hanya 30 persennya dari zaman Joko (Presiden sebelumnya). Dibagi seluruh Indonesia," ungkap Giri.

​Pernyataan "30 persen" ini sontak mengejutkan anggota grup. Hal ini menjelaskan mengapa selama ini perbaikan jalan di jalur logistik Muara Enim hanya sebatas patching (tambal sulam) yang cepat rusak kembali, bukan pembangunan permanen yang berkualitas.

​Dalam konfirmasi lanjutannya secara langsung, legislator dari Fraksi PDIP ini memperkuat argumennya dengan rincian angka yang lebih spesifik.

Meskipun ada kenaikan dari pagu awal, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp118,5 Triliun tetap turun signifikan sekitar Rp28 Triliun jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 (era Jokowi) yang mencapai Rp146,98 Triliun.

​Artinya, anggaran infrastruktur tahun ini hanya mencapai kisaran 80 persen dari angka dua tahun lalu.

​"Sampai sekarang rincian perubahannya belum didapat, agar jelas berapa kenaikan di BBPJN Sumsel," tambah Giri, menunjukkan ketidakpastian nasib perbaikan jalan di Sumsel ke depannya.

​Kehebohan di grup WhatsApp ini menjadi sinyal merah bagi pemerintah pusat. Masyarakat Muara Enim tampaknya sudah mencapai titik jenuh. Sebagai daerah penghasil batubara dan energi yang menyumbang devisa triliunan rupiah, rakyat merasa tidak adil jika hanya diberi jalan rusak dan anggaran sisa.

​Bola panas kini berada di tangan kementerian terkait. Jika aspirasi warga dan data pahit yang diungkap legislator ini tidak segera direspons dengan kebijakan khusus, maka "ledakan" di grup WhatsApp ini bisa jadi hanya awal dari gelombang protes yang lebih besar di dunia nyata.

Jwr | Sumsel Region