JAKARTA (03/07) || jurnalismerahputih.com - Sekelompok aktivis tergabung mengatasnamakan Gerakan Aktivis Perubahan Paluta (GAPP) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (3/7/2024) menyerukan agar KPK segera mengusut dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2022.
Di lokasi, turut hadir langsung Pengacara Arifin Harahap & partner yang mendampingi para masyarakat peduli terhada perubahan di Padang Lawas Utara.
Arifin Harahap SH sampaikan bahwa kedatangannya ke gedung merah putih di jalan Rasuna Said Jaksel tersebut telah memberikan surat ke KPK sebanyak dua (2) kali
Yaitu, semenjak pada tanggal 01 juni dan pada tanggal 23 Juni, dimana di dalam surat tersebut mengajukan agar KPK segera memeriksa terhadap Bupati Padang Lawas Utara Sumut periode 2018-2023 dan PJ Bupati Padang Lawas Utara yang hingga kini
Ungkapnya menjelaskan kondisi di Padang Lawas Utara sedang darurat Korupsi.
Soalnya, hal tersebut kemuka Arifin SH mengatakan setiap tahun terkumpul dana sebesar 127 miliar, Untuk kegiatan yang tidak diperlukan sebetulnya seperti pelatihan, bimbingan teknis, yang mana tidak diperlukan, akan tetapi jika tidak, pencairan tidak akan dicairkan tiap tahunnya
Adapun, rincian berdasarkan informasi diperoleh, bahwa Total biaya TA 2024 di APBDES sebesar Rp. 329.800.000 (tiga ratus dua puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) dikalikan 386 desa, terkumpul dana Rp. 127.302.800.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)
" Tiap hari di sana terjadi aksi demo terus menerus, karena kekecewaan masyarakat terhadap dinasti kekuasaan yang tiap tahun turun temurun, dari bapaknya, lalu kini anaknya," demikian ungkap Pengacara Arifin.
[red/jmp]
Social Header