PALU, SULAWESI TENGAH (18/08) || jurnalismerahputih.com - Dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menurut Advokat Rakyat Sulteng Agussalim SH mendesak kehadiran negara.
Demikian kata Advokat Rakyat menjelaskan. Hal tersebut saat dihubungi via hubungan selular. Lantaran, ungkapnya karena partai politik hari ini memperjualbelikan suara rakyat.
" Partai politik jadi alat transaksional. elite partai mematok tarif untuk figur yang mau diusung dan itu menjadi pembicaraan umum," ujar Agussalim SH
Negara harus hadir di sini karena suara rakyat yang diperjualbelikan, ucap Agussalim di Kota Palu Minggu (18/08/2024).
Agussalim menyebutkan, pengambil keputusan di Pilkada mestinya rakyat secara langsung.
" Akan tetapi, kenyataannya figur yang diinginkan rakyat dibatasi kehendak partai politik. Rakyat diberikan pilihan oleh partai politik. Padahal belum tentu pilihan partai politik diinginkan rakyat," tutur Agussalim.
Hampir tiap majelis politisi maupun pengusaha membahas terkait transaksi elit partai politik. Besarannya dari puluhan hingga miliaran rupiah, timpalnya mengemukakan
Akibatnya, demokrasi hari ini hanyalah kebiasaan yang melahirkan rezim aturan untuk menjalankan keinginan penguasa.
Agussalim bahkan menyebut rezim pilkada bagian dari penghancuran demokrasi.
" Gagasan Trisakti Presiden Soekarno harus diwujudkan, berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya tantang kandidat Pilkada di Sulteng membahas ini," ucap Agussalim.
Agussalim menyebut, pilar trisakti yang paling nyata terjadi di Sulteng adalah soal ekonomi.
Pasalnya, perusahaan asing menguasai ekonomi dengan merampas lahan milik warga.
Ironisnya, ada beberapa orang meraup keuntungan kondisi ekonomi tersebut.
" Investasi di Sulteng melabrak Sila kelima, karena tak ada lagi keadilan sosial. Seluruh sistem harus diperbaiki. Akar desepsi sukses selama satu generasi, maka Indonesia mudah untuk ditundukkan dengan model desepsi," pungkas Agussalim. [red/jmp]
Social Header