PANDAN, TAPTENG, SUMATERA UTARA (25/10) || jurnalismerahputih.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sibolga - Tapteng dan Masyarakat, melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (25/10/2024) Sekitar pukul 14:00 wib.
Rahmad Hidayat Panggabean sebagai Pj Ketua Umum HMI Sibolga - Tapteng yang pimpin aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut Mereka menuntut agar jabatan Sugeng Riyanta sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah kembali di perpanjangan. Karena, kinerja mantan Koordinator Jamintel Kejaksaan RI untuk Tapteng, telah dirasakan oleh masyarakat.
“Tidak ada alasan DPRD Tapteng tidak mendukung kinerja Pj selama menjabat. Yang mana begitu banyak keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan Sugeng,” ujarnya dalam orasi.
Rahmad menyatakan, bahwa DPRD Tapteng sudah membuat kesalahan besar telah menyurati Mendagri untuk tidak memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Tapteng.
“Pj Bupati Sugeng Riyanta yang berlatar belakang Adhyaksa dan bukan putra daerah berhasil dalam tugas pemerintahan, tidak saja penegakan disiplin ASN, namun juga penurunan stunting di Tapteng yang selama ini cukup tinggi,” ujar
Menurutnya, dalam pemberantasan korupsi yang merajalela selama ini di Tapteng yang tidak tersentuh hukum seperti halnya korupsi BOK dan Jaspel dibongkar habis oleh Pj Sugeng Riyanta, sehingga mantan Kadis Kesehatan dan dua stafnya harus mempertanggungjawabkannya.
Dari korupsi itu, lanjutnya, sesuai keterangan Kejatisu telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 miliar lebih tahun anggaran 2023, dan belum lagi kasus BOK Jaspel 2019-2022 dan dana Covid 2019 yang ditangani Poldasu.
“Di bidang pelayanan publik selama kepemimpinan sugeng berjalan dengan baik termasuk tata kelola pemerintahan berbasis Good Governance. Hal ini terlihat dari penilaian Kemenpan RB lebih baik dari tahun sebelumnya dari nilai C menjadi nilai CC,” katanya.
Ahmad Irsan Sinaga menambahkan, terkait penanganan inflasi, di kepemimpinan Pj Sugeng terjaga dengan baik, bahkan dalam menghadapi pesta Demokrasi 27 November mendatang Pj Bupati bersikap netral.
“Begitu juga halnya, Pj Bupati telah menghimbau ASN nya agar tetap menjaga Netralitas,” ujar Irsan.
Namun, lanjut Irsan, masih ada ASN yang tidak mengindahkan arahan termasuk para Kades dan Kepala Sekolah berpihak pada salah satu Paslon, sehingga Pj Bupati mengambil tindakan tegas menonjobkan 6 kepsek, Kadis PMD serta sejumlah Kades terpaksa diperiksa Bawaslu dan inspektorat Tapteng.
“Akibat gencarnya Pj Bupati menegakkan disiplin ASN serta pemberantasan korupsi yang selama ini merajalela membuat banyak orang, termasuk DPRD nya merasa terusik kepentingan mereka sehingga mengusulkan pergantian serta meminta pada mendagri tidak memperpanjang masa jabatan PJ Bupati Sugeng,” jelasnya.
Dalam orasi Rahmad, mengharapakan supaya Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani datang menemui mahasiswa dan masyarakat.
"Jalankan tugas dan fungsi atas dasar kepentingan masyarakat serta untuk kebaikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, bukan kepentingan politik dan kelompok tertentu," sebutnya.
Terpantau, beberapa perwakilan massa mencari anggota legislatif dan menggeledah ruang kerja DPRD Tapteng. Namun, massa tidak menemui anggota dewan di Gedung tersebut.
Aksi demo ini dapat pengawalan ketat oleh pihak Kepolisian Polres Tapteng dan TNI beserta Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Tapteng.
[A.Nst/jmp]
Social Header