MOROWALI, SULAWESI TENGAH (02/03) || jurnalismerahputih.com - Multi konflik di lokasi investasi, baik pertambangan nikel dan perkebunan sawit di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah tak kunjung usai dan bisa lagi diselesaikan secara parsial. Bagai pemadam kebakaran.
Sudah cukup, wilayah lingkar tambang nikel dan perkebunan sawit selama ini diselesaikan negara dengan pendekatan yang tidak konprehensif. Pendekatan hukum formal yang banyak merugikan rakyat, buruh dan warga lokal.
Advokat Rakyat Agussalim SH, di Palu pada hari Minggu (02/03) malam ini, menyikapi bentrok karyawan kontraktor PT IMIP yang dilaporkan menelan korban lima (5) orang dan kerusakan mobil dan jaringan kabel lainnya. Satu orang dikabarkan dari anggota polisi alami luka.
Cerita Agus, sejak 3,8 tahun mendampingi warga yang dirampas lahannya oleh perkebunan sawit, perusahaan tambang nikel menyisa-kan kerugian dan korban masyarakat. Mafia tanah dan kerusakan ekologi lingkungan serta hutan rakyat.
Agus menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto tak sebatas wacana menegakkan hukum, penyelesaian konflik rakyat dengan investor, dan kerusakan lingkungan akibat masifnya eskalasi pertambangan dan perkebunan perusahaan.
Presiden Prabowo, lanjut Agus katakan, sesegera mungkin membentuk badan nasional khusus menyelesaiakan konflik secara simultan. Bukan seperti sekarang. Mirip pemadam kebakaran dan akan terulang kembali.
" Ya saya usulkan agar Presiden Prabowo juga serius menyelesaikan konflik di lingkar tambang. Lingkar perkebunan sawit. Yang semua kementerian pasti ada datanya. Tapi kan selama ini tidak selesai selesai. Badan nasional langsung bertanggungjawab dengan presiden,’’ tandasnya.
Misalnya, konflik buruh yang paling menonjol dari akibat keberadaan perusahaan perusahaan ekstraktif, baik di sektor perkebunan sawit dan apalagi pertambangan nikel. Terutama kontraktor tambang yang sifatnya portofolio dari perusahaan induk, katanya.
Setiap tahun selalu ada korban antarburuh, perusahaan, dan aparat kepolisian. Selalu berulang.
Belum lagi kecelakaan kerja. Beberapa kali meledak tungku di perusahaan tambang yang menewaskan buruh. Komitmen Prabowo sebagai presiden ditantang saat ini, kritiknya.
‘’ Kalau hanya penanganan kasus, saya sudah lakukan hampir empat (4) tahun terakhir. Insiden pertikaian TKA Cina dan buruh kita pun saya lakukan pendampingan di Pengadilan PN Poso, apa yang terjadi, justru bertubi-tubi kasus ini terjadi,’’ terang advokat rakyat itu.
Pola badan atau tim nasional mesti dikendalikan presiden. Bukan tidak percaya kementerian.
Karena selama ini kementerian sudah bekerja tapi prestasinya tidak ada. Buktinya konflik terus bagai api dalam sekam. Presiden bisa mengerahkan organ independen, LSM, dan jurnalis dan kampus. Presiden mengendalikan dengan kordinasi dengan kepala daerah setempat. ‘
" Tantangan ini semoga Presiden Prabowo menyeriusi. Bila tidak ya sama saja dengan presiden sebelum sebelumnya. Sekarang tetap ada konflik akhirnya,’’ tandas Agus.
[red/jmp]
Social Header