![]() |
| Doc foto : aksi damai (Demo) di depan Kantor Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan |
Jurnalismerahputih.com | Muara Enim – Lebih kurang seribu warga Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, melaksanakan aksi damai di depan Kantor Bupati pada Kamis (22/01) siang pukul 13.00 WIB.
Aksi Jadi Pilihan Terakhir Setelah Upaya mediasi tidak di temukan
Aksi ini dilakukan setelah upaya damai melalui saluran resmi tidak mendapatkan tanggapan hingga hari Rabu (21/01).
Sebelumnya, seluruh elemen masyarakat termasuk BPD, tokoh agama, adat, Karang Taruna, dan warga telah melakukan musyawarah larut malam dengan kesepakatan tegas.
"Kita akan berjuang dengan cara yang benar untuk hak bersama yang telah direnggut tanpa dasar yang jelas."
Kepala Desa Gunung Megang Dalam, Apriadi, berpakaian putih sederhana yang mencerminkan kesucian niat, naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan aspirasi. Suaranya yang dalam terdengar jelas ke seluruh penjuru halaman kantor.
"Saya berdiri di sini bukan untuk membuat kesusahan, melainkan sebagai utusan suara hati nurani warga Desa Gunung Megang Dalam dan saudara dari Gunung Megang Luar.
Pasar Kalangan bukan sekadar tempat berdagang ini hasil jerih payah leluhur, sumber nafkah ratusan keluarga, dan bukti kemampuan kita membangun yang bermanfaat untuk bersama-sama."
Ia mengangkat surat pemberitahuan nomor 140/VIII/2003/2026 tanggal 19 Januari yang telah disampaikan ke berbagai instansi terkait.
"Kita telah mengikuti semua prosedur, tapi tak ada keputusan resmi tentang status pasar yang kita anggap aset desa bersama. Kita hanya ingin pasar diakui sebagai pasar bersama, dikelola bersama kedua desa sesuai kesepakatan lama. Kita tidak ingin mengambil hak saudara, karena pada dasarnya kita satu keluarga," tegasnya.
Di akhir penyampaian aspirasi, seluruh warga berkumpul dalam lingkaran besar dan membaca Doa Yasin khusyuk di bawah pimpinan tokoh agama.
Suara yang bersatu memohon keridhoan Allah SWT agar permasalahan dari surat hibah yang dinilai tidak sesuai kenyataan segera menemukan titik terang.
"Kita memulai perjuangan dengan doa karena percaya hal baik akan mendapatkan restu. Leluhur mengajarkan setiap langkah harus diawali dengan memohon petunjuk agar tidak tersesat," ujar Tokoh Agama.
Sebuah aksi penuh makna kemudian dilakukan ribuan warga secara mandiri mengambil ember, sapu, dan kain lap yang mereka bawa sendiri untuk membersihkan seluruh bekas sampah minuman dan barang lainnya hingga ke sudut-sudut sulit dijangkau.
Tak ada yang diperintah, semua dilakukan sukarela sebagai bukti bahwa ini adalah aksi damai yang bertanggung jawab.
"Ini bukti kita adalah masyarakat bertanggung jawab. Kita tidak ingin meninggalkan kesusahan bagi siapapun, bahkan untuk lingkungan yang kita singgahi," ucap Apriadi sambil ikut membersihkan area sekitar.
"Nilai ini telah kita tanamkan pada anak muda melalui Karang Taruna yang dipimpin Tegar Ale Perdana."
Pemerintah Janji Bentuk Tim Khusus, Penyelesaian Tunggu Bupati Pulang Umroh
Setelah dua jam berlangsung, pihak pemerintah yang diwakili Asisten 1 mengundang 10 orang perwakilan masyarakat untuk melakukan mediasi secara tertutup.
Sebelum masuk ke ruang rapat, Apriadi memberikan arahan penuh wibawa agar warga tetap menjaga ketertiban dan kehormatan selama menunggu hasil mediasi.
Hasil mediasi memberikan harapan baru bagi masyarakat pemerintah berjanji membentuk tim khusus untuk menyelidiki permasalahan secara mendalam, mulai dari meneliti sejarah surat hibah hingga mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Proses penyelesaian membutuhkan waktu karena Bupati H. Edison, S.H., MHum. sedang menjalankan ibadah umroh di Mekah.
"Kita menghargai keputusan Bupati untuk melaksanakan ibadah. Kita akan menunggu dengan sabar karena percaya beliau akan menangani masalah ini dengan cermat setelah kembali," ucap Apriadi setelah keluar dari ruang mediasi.
Ia juga menyampaikan bahwa jika permasalahan belum menemukan titik terang sesuai harapan hingga tanggal 31 pasca kepulangan Bupati, masyarakat siap kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih banyak
"Jika penyelesaian tidak tercapai di tingkat kabupaten, kami telah siap dengan langkah berikutnya akan menggelar aksi damai yang lebih besar di tingkat provinsi untuk menyampaikan aspirasi kita," jelasnya.
"Saya mengingatkan seluruh masyarakat untuk menjaga tali persaudaraan antar desa dan tidak terpengaruh oleh pihak yang tidak berkepentingan," pungkasnya.
Pihak keamanan yang terdiri dari TNI, POLRI, dan Satpol-PP memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan aksi. Kapolsek Gunung Megang menyatakan bahwa aksi ini menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar, teratur, dan penuh rasa tanggung jawab.
Seiring dengan janji pemerintah kabupaten, masyarakat mengutarakan harapan mendalam agar pemerintah dapat mengambil langkah yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Permasalahan yang berakar dari surat hibah tidak hanya menyangkut status aset desa, tetapi juga hubungan kemasyarakatan antara Desa Gunung Megang Dalam dan Desa Gunung Megang Luar yang sebenarnya bersaudara.
Oleh karena itu, masyarakat berharap penyelesaian yang ditempuh tidak hanya mengacu pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan kepentingan bersama masyarakat lokal.
"Kita berharap pemerintah kabupaten bisa menjadi adilan yang tepat bagi kita semua. Penyelesaiannya harus adil, tidak memihak salah satu pihak, dan bijaksana sehingga bisa memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat di kedua desa," ujar Apriadi.
Ia menegaskan bahwa harapan ini menjadi dasar masyarakat untuk tetap menunggu janji pemerintah, namun juga telah melakukan persiapan matang jika harus melanjutkan perjuangan ke tingkat provinsi.
"Kita percaya pemerintah memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik, namun jika tidak ada kepastian yang jelas, kita akan tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara yang damai baik di tingkat kabupaten maupun provinsi," tandasnya.
Masyarakat juga berharap proses penyelesaian dapat melibatkan seluruh elemen terkait, termasuk tokoh masyarakat, adat, dan perwakilan dari kedua desa, agar hasil yang dicapai benar-benar merepresentasikan kepentingan bersama dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
Jika semua proses mediasi dan kesepakatan dari kedua Desa tidak ada hasil maka Pemerintah Desa gunung megang dalam akan melakukan langkah-langkah Hukum, baik secara Perdata maupun pidana Jelas Kepala Desa Gunung Megang dalam Apriadi.
Jono kabiro M enim

Social Header