DENPASAR, BALI (16/05) || jurnalismerahputih.com - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII secara resmi meluncurkan program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kamis, (8/5/2025) di Aula Bima, Kantor LLDikti Wilayah VIII, Denpasar, Bali.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen LLDikti Wilayah VIII dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam sambutannya, Kepala LLDikti Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, menekankan pencanangan Zona Integritas bukan hanya seremonial, tetapi merupakan langkah awal perubahan menyeluruh dalam pola pikir dan budaya kerja birokrasi di lingkungan LLDikti Wilayah VIII.
“Kita harus menjadi role model pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemutaran video profil layanan LLDikti Wilayah VIII, penampilan tari penyambutan, serta pembacaan deklarasi ZI-WBK oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII diikuti oleh seluruh pegawai LLDikti Wilayah VIII.
Simbol komitmen kuat seluruh pegawai terhadap integritas ditunjukkan melalui penandatanganan Komitmen ZI-WBK dan Pakta Integritas oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII bersama-sama dengan perwakilan dari seluruh tim kerja.
Momen pencanangan ini turut dimeriahkan dengan pemutaran syair “Melati Kutus” yang menjadi simbol semangat dan jargon internal LLDikti Wilayah VIII dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas.
Dengan pencanangan ini, LLDikti Wilayah VIII berharap dapat menjadi institusi yang tidak hanya memberikan layanan prima kepada masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Peluncuran program ini dihadiri langsung seluruh pegawai LLDikti Wilayah VIII dan perguruan tinggi swasta wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu turut hadir Sekretariat Jenderal Kemendiktisaintek yang diwakili Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemendiktisaintek, perwakilan dari KPK RI, Gubernur Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Prov. Bali, Panglima Komando Daerah Militer Kodam IX Udayana, Ombudsman Prov. Bali, PMI, Balai Bahasa Prov. Bali, BLH APIK, APTISI Bali dan NTB, SPI LLDikti Wilayah VIII, serta para pimpinan LLDikti Wilayah VIII terdahulu.
[red/jmp]
Social Header